June 23, 2015

Materialisme Historis: Metode Analisis Sosial Marxis

Dalam ilmu sosial, ada beragam metode analisis sosial. Tiap metode memiliki asumsi-asumsi teoritis tertentu tentang hakikat dasar masyarakat (ontologi sosial). Demikian pula dengan Marxisme sebagai metode analisis sosial. Asumsi ontologi sosial dari metode analisis Marxis adalah materialisme historis. Di sini, kita akan membahas dua komponen pokok materialisme historis, yaitu pertama, teori tentang hubungan antara masyarakat/struktur sosial dengan individu/agensi, dan kedua, teori tentang relasi antara infrastruktur (ekonomi) dengan suprastruktur (politik, budaya, hukum, dst.).

Relasi Masyarakat-Individu

Hubungan antara masyarakat dengan individu adalah salah satu masalah klasik dalam ilmu sosial. Ada setidaknya tiga teori tentang persoalan ini. Teori yang pertama adalah teori yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan hasil dari tindakan intensional individu. Dengan demikian, fenomena sosial bisa dijelaskan semata-mata dengan fakta tentang individu-individu. Yang biasa dianggap sebagai representasi dari teori ini adalah Max Weber. Tetapi, Karl Popper juga pernah menyatakan bahwa ‘semua fenomena sosial...harus dipahami sebagai hasil dari keputusan, dst., individu-indvidu.’[1] Teori ini biasa disebut dengan voluntarisme[2] atau metodologi individualisme, karena teori ini menganggap individu sebagai makhluk otonom yang ’berkehendak bebas’ dan menjadi determinan dari masyarakat.


Asumsi voluntaris bisa merasuk ke pikiran kita tanpa kita sadari. Teori konspirasi yang digandrungi sebagian aktivis, misalnya, mengandung asumsi voluntaris di dalamnya. Berbagai fenomena dan peristiwa sosial, mulai dari konflik etnis sampai Mogok Nasional serikat reformis, berusaha dijelaskan sebagai hasil tindakan konspirasi indivdu-individu tertentu sebagai determinannya, entah itu konspirasi preman-militer, elit serikat dengan partai, dst. Yang tidak bisa dijelaskan oleh teori konspirasi adalah kenapa massa mengikuti kemauan para konspirator? Kenapa etnis-etnis yang berkonflik terpicu oleh para provokator? Kenapa jutaan massa buruh tumpah ruah ke jalan mengikuti seruan para elit serikat reformis? Kelemahan teori voluntaris adalah pengabaiannnya atas faktor-faktor struktural/sistemik dan penekanannya yang berlebihan terhadap ’kehendak’ individu dalam mengkonstitusi sebuah fenomena sosial.

Teori yang kedua memiliki logika yang berbanding terbalik dengan teori voluntarisme. Teori kedua ini menyatakan bahwa masyarakat adalah sebuah kenyataan yang terlepas dari individu-individu di dalamnya, dan membentuk individu-individu di dalamnya. Teori ini bisa kita sebut dengan―meminjam istilah Bhaskar―teori kolektivisme. Yang biasa dianggap sebagai representasi dari teori ini adalah Émile Durkheim. Menurutnya, berbagai ‘fakta sosial,’ seperti sistem tanda atau bahasa, sistem nilai tukar, dan sebagainya, “berfungsi di luar kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan.” Masyarakat memiliki cara bertindak atau berpikirnya sendiri yang “tidak saja berada di luar individu, melainkan lebih dari itu, memiliki kekuatan menyuruh dan memaksa terhadap individu terlepas dari kemauan individualnya.”[3] Proses pembentukan individu oleh masyarakat ini biasa disebut dengan sosialisasi atau internalisasi.


Karena menganggap individu hanya sebagai efek dari masyarakat, teori kolektivisme mengalami kesulitan ketika membahas perubahan sosial. Kalaupun ada pembahasan tentang perubahan sosial, perubahan itu biasanya digambarkan sebagai sebuah ’proses alamiah’ tanpa ada peran individu di dalamnya. Yang berbahaya dari teori kolektivisme ini adalah implikasi politiknya. Jika individu hanya dianggap sebagai otomaton yang memanifestasikan ‘hukum-hukum sosial’ yang berada di luar diri mereka, dan perubahan sosial selalu merupakan sebuah ’proses alamiah’ tanpa ada peran individu di dalamnya, maka konsekuensi logisnya adalah tidak ada gunanya aktif secara politik, karena apapun tindakan individual kita, kita tidak akan pernah bisa membuat perubahan sosial jika masyarakat belum menghendakinya. Lebih baik menunggu masyarakat itu berubah sendiri. Implikasi dari teori kolektivisme, dengan demikian, adalah fatalisme atau kepasrahan.

Marxisme sering ditafsirkan sepadan dengan teori kolektivisme. Beberapa perkataan Marx, kalau dilihat secara parsial, memang bisa mengarah ke situ. Dalam Kata Pengantar untuk A Contribution to the Critique of Political Economy, misalnya, ia mengatakan bahwa “Bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaannya, tetapi keberadaan sosial manusia yang menentukan kesadarannya.”[4] Pernyataan ini suka ditafsirkan mirip dengan teori kolektivisme, bahwa manusia dan ide ditentukan secara satu arah oleh lingkungan material dan sosialnya. Tetapi, beberapa perkataan Marx yang lain justru bertentangan dengan teori kolektivisme. Misalnya, dalam Concerning Feuerbach, ia melontarkan kritiknya atas ”materialisme lama” yang mirip dengan teori kolektivisme. Ia menyatakan bahwa ”ajaran materialis mengenai perubahan keadaan dan pendidikan melupakan bahwa keadaan diubah oleh manusia.”[5]

Saya sendiri menafsirkannya demikian, meski teori Marx menganggap masyarakat mengkondisikan individu, tetapi individu pada gilirannya juga bisa mengubah masyarakat. Perkataan Marx yang paling mencerminkan teori ini mungkin adalah pernyataannya di The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte bahwa ”manusia membuat sejarah mereka sendiri, tetapi mereka tidak membuatnya sesuka-suka mereka dalam kondisi yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri; tetapi mereka membuatnya dalam kondisi yang ada, terberi dan diwariskan dari masa lalu.”[6] Sejauh yang saya ketahui, Marx memang tidak pernah merumuskan pandangannya tentang hubungan masyarakat-individu secara sistematis. Perkataan-perkataannya mengenai persoalan ini tersebar secara sporadis di berbagai karyanya. Itulah kenapa terdapat perbedaan penafsiran atas hal ini. Namun, menurut hemat saya, penafsiran yang melihat hubungan timbal-balik masyarakat-individu lebih berguna daripada penafsiran yang kolektivis, karena lebih bisa menjelaskan hal-hal yang sulit dijelaskan oleh teori kolektivisme, seperti perubahan sosial.

Teori yang melihat hubungan masyarakat-individu secara timbal-balik ini disebut dengan teori relasionisme, karena titik beratnya ada pada relasi. Masyarakat adalah kumpulan relasi antar individu, sehingga masyarakat tidak bisa ada jika tidak direproduksi oleh individu-individu di dalamnya. Namun, individu-individu di dalamnya juga dikondisikan oleh relasi-relasi yang melingkupi mereka (masyarakat), yang seringkali tidak mereka ciptakan, tetapi sudah ada sebelum mereka lahir dan diwarisi dari generasi sebelumnya, sehingga bersifat terberi bagi mereka. Meski demikian, individu-individu ini pada gilirannya bisa mengubah relasi-relasi tersebut. Di sini, penting untuk memaknai arti kata ”dikondisikan” bukan sebagai hubungan kausal satu-arah, tetapi sebagai hubungan yang memberikan tekanan dan batas-batas sekaligus pilihan bagi individu. Pilihan yang tersedia bagi individu secara umum ada dua, yaitu reproduksi dan transformasi. Masyarakat cenderung menekan individu untuk mereproduksi relasi-relasi sosial yang ada, tetapi juga memberikan pilihan bagi individu untuk melakukan tindakan transformatif sejauh batas-batas tertentu. Adanya pilihan ini dimungkinkan oleh karena adanya kontradiksi dalam berbagai relasi sosial itu sendiri.

Sekalipun secara formal-abstrak, kita bisa mengatakan bahwa hubungan masyarakat dan individu bersifat timbal-balik, tetapi secara historis, individu selalu lahir ke dalam relasi-relasi sosial tertentu yang terberi dan diwariskan dari generasi sebelumnya. Artinya, ia selalu dikondisikan terlebih dahulu oleh masyarakat, baru kemudian bisa mengubah masyarakat. Tindakan individu untuk mengubah masyarakat, dengan demikian, tidak pernah berangkat dari ‘ruang kosong.’ Adapun kapasitas individu untuk mengubah masyarakat itu berbeda-beda, dan bisa meningkat jika individu-individu ini menyatu dalam sebuah kelompok. Di sini, agensi tidak selalu harus individu, tetapi bisa atau bahkan lebih sering berupa kelompok atau kelas sosial. Lalu, yang penting juga untuk disebutkan di sini adalah hubungan antara alam dengan masyarakat yang mirip dengan hubungan masyarakat-individu. Alam pada awalnya mengkondisikan masyarakat, tetapi masyarakat kemudian bisa mengubah alam. Meski demikian, berbeda dengan masyarakat yang selalu mensyaratkan individu untuk bisa ada, alam tidak mensyaratkan adanya masyarakat atau manusia untuk bisa ada dan bekerja.


Infrastruktur dan Suprastruktur

Di atas tadi, sudah dipaparkan secara singkat hubungan masyarakat/struktur dengan individu/agensi menurut materialisme historis. Sekarang ini, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang bidang-bidang yang ada dalam masyarakat. Sudah umum kiranya untuk membagi masyarakat (kumpulan relasi-relasi sosial) ke dalam bidang-bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, hukum, dsb. Dalam Marxisme, terdapat ’metafor bangunan,’ yaitu ’infrastruktur’ dan ’suprastruktur,’ untuk melihat bidang-bidang ini beserta hubungan di antara mereka. Infrastruktur di sini merujuk ke ’ekonomi,' terutama produksi dan reproduksi manusia, sementara suprastruktur, bisa dikatakan terdiri dari dua unsur, yaitu legal-politis (negara dan hukum) serta budaya (ideologi, dst.). Sama seperti dalam persoalan hubungan masyarakat-individu, terdapat perbedaan penafsiran di kalangan Marxis mengenai hubungan antara infrastruktur dan suprastruktur. Sebagian kalangan Marxis menganggap hubungan ini bersifat ’deterministik,’ di mana basis ekonomi menentukan secara satu arah suprastrukturnya.

Kalau kita coba lihat perkataan-perkataan Marx, lagi-lagi kita temukan ’ambiguitas.’ Kutipan yang cukup sering digunakan untuk menguatkan tafsir ’determinisme ekonomi’ atas Marx adalah kata-katanya dalam Kata Pengantar untuk A Contribution to the Critique of Political Economy:
”Dalam produksi sosial keberadaan mereka, manusia secara tak terhindarkan masuk ke dalam relasi-relasi tertentu, yang terlepas dari kemauan mereka, yakni relasi produksi yang sesuai dengan tahap tertentu dari perkembangan kekuatan produksi material. Totalitas relasi produksi ini mengkonstitusi struktur ekonomi masyarakat, fondasi riil, yang darinya muncul suprastruktur legal dan politik, serta bentuk-bentuk kesadaran sosial tertentu yang bersesuaian dengannya. Cara produksi kehidupan material mengkondisikan proses kehidupan sosial, politik dan intelektual secara umum.... Pada tahap perkembangan tertentu, kekuatan produktif material masyarakat akan berkonflik dengan relasi produksi yang ada atau―ini hanya mengekspresikan hal serupa dalam hukum―relasi kepemilikan dalam kerangka mana mereka bekerja selama ini.... Perubahan fondasi ekonomi cepat atau lambat akan mengarah kepada transformasi keseluruhan suprastruktur yang amat luas.... Tidak ada tatanan sosial yang pernah hancur sebelum semua kekuatan produktif yang memadai untuk tatanan itu, berkembang, dan relasi produksi baru yang superior tidak pernah menggantikan yang lama sebelum kondisi material untuk keberadaannya matang dalam kerangka masyarakat yang lama.”[7]
Kalau kita lihat, memang ada gagasan tentang hierarki antar berbagai bidang dalam masyarakat yang disebut di atas. Pertama, hierarki antara struktur ekonomi yang menjadi ”fondasi riilnya” dengan ”suprastruktur legal dan politik serta bentuk-bentuk kesadaran sosial” yang muncul dari fondasi riil ini dan bersesuaian dengannya. Kalau fondasi ekonomi ini mengalami perubahan, maka keseluruhan suprastruktur cepat atau lambat juga akan mengalami perubahan. Kedua, hierarki antara kekuatan produktif dengan relasi sosial produksi dalam ranah ekonomi itu sendiri. Ini terlihat dari pernyataan bahwa perubahan relasi produksi itu hanya dimungkinkan jika kekuatan-kekuatan produktif yang ada memang telah matang.

Hubungan hierarkis ini sering ditafsirkan sebagai hubungan kausal satu-arah, sehingga seakan-akan suprastruktur bersifat pasif terhadap infrastruktur, dan dalam ranah ekonomi, seakan-akan relasi produksi bersifat pasif terhadap kekuatan produktif. Konsekuensi logisnya, basis ekonomi atau secara lebih khusus, kekuatan produktif, menjadi satu-satunya faktor yang menentukan. Menurut saya, penafsiran ini problematik, karena kalau kita periksa lagi, Engels juga pernah membantah tafsir yang seperti ini. Dalam suratnya kepada J. Bloch, Engels menyatakan: ”Menurut konsepsi materialis tentang sejarah, produksi dan reproduksi kehidupan riil pada pokok terakhir menjadi faktor penentu sejarah. Marx atau saya tidak pernah menyatakan lebih dari itu. Sekarang, kalau seseorang datang dan mendistorsi hal ini sehingga bermakna bahwa faktor ekonomi adalah satu-satunya faktor yang menentukan, maka ia mengubah proposisi pertama itu menjadi sebuah frase yang tidak bermakna, abstrak dan absurd.”[8]

Memang agak sulit mengambil kesimpulan dari ’ambivalensi’ pernyataan Marx di atas. Tetapi, saya sendiri menafsirkan pemikiran Marx mengenai hubungan antara infrastruktur-suprastruktur mirip dengan hubungan masyarakat-individu. Penafsiran ini, menurut hemat saya, lebih berguna daripada penafsiran yang deterministik, karena bisa menjelaskan hal-hal yang sulit dijelaskan oleh penafsiran deterministik, seperti peran negara (suprastruktur) dalam memompa industrialisasi (infrastruktur). Jadi, infrastruktur memberikan tekanan dan batas-batas sekaligus pilihan bagi suprastruktur, tapi suprastruktur pada gilirannya bisa bertindak balik dan mengubah infrastruktur. Infrastruktur cenderung menekan suprastruktur untuk mengambil bentuk tertentu, tetapi juga memberikan pilihan bagi suprastruktur untuk mengambil bentuk-bentuk lain sejauh batas-batas yang dimungkinkan oleh infrastruktur tersebut, di mana suprastruktur dalam bentuk tertentunya kemudian bisa ikut mengubah infrastruktur, termasuk mengubah batasan-batasan yang sebelumnya ada Adanya pilihan ini dimungkinkan oleh karena adanya kontradiksi dalam infrastruktur dan suprastruktur itu sendiri.

Sekarang, kita perlu membahas isi dari infrastruktur untuk bisa lebih memahami hal-hal yang kita bahas di atas. Di atas tadi, kita sudah menyebutkan adanya dua unsur dari infrastruktur, yakni kekuatan produktif dan relasi produksi. Kekuatan produktif bisa dikatakan terdiri dari dua unsur lagi, yaitu alat-alat produksi dan tenaga-kerja, sementara relasi produksi adalah relasi sosial antara orang-orang yang terlibat dalam proses produksi. Dalam masyarakat berkelas, relasi produksi mengambil bentuk relasi kelas yang basisnya adalah kepemilikan atas alat-alat produksi, sehingga terkadang disebut juga sebagai relasi kepemilikan. Semua ini biasa disebut dengan cara produksi. Sebenarnya dalam ranah infrastruktur, selain cara produksi, ada juga cara distribusi pendapatan, pertukaran dan konsumsi. Namun, untuk sekarang, hal itu akan kita kesampingkan dulu. Kemudian, di atas tadi, kita juga sudah sebutkan adanya kontradiksi dalam relasi-relasi sosial, baik di tingkatan infrastruktur dan suprastruktur. Dan salah satu kontradiksi fundamental dalam masyarakat berkelas adalah kontradiksi kelas, yang terletak di relasi produksi, tapi juga mengemuka dalam relasi-relasi sosial di tingkatan suprastruktur (pertentangan-pertentangan politik, budaya, dst.).

Lalu, bagaimana hubungan antara kekuatan produktif dan relasi produksi? Seperti yang telah disinggung di atas, ada hubungan hierarki antara kekuatan produktif dan relasi produksi. Tetapi, hubungan hierarki ini tidak bisa ditafsirkan sebagai hubungan kausal satu arah, karena menyatakan demikian akan membuat kita terjatuh bukan lagi ke determinisme ekonomi, tapi ke determinasi teknologi. Padahal teknologi itu sendiri merupakan hasil kerja manusia. Menurut hemat saya, hubungan antara kekuatan produktif dan relasi produksi mirip dengan hubungan infrastruktur-suprastruktur dan masyarakat-individu. Jadi, kekuatan produktif memberikan tekanan dan batas-batas sekaligus pilihan bagi relasi produksi, di mana relasi produksi ini pada gilirannya bisa mengubah situasi kekuatan produktif yang ada, termasuk mengubah batas-batas yang diciptakan oleh situasi kekuatan produktif yang lama.


Catatan Penutup

Di atas, kita sudah membahas materialisme historis dengan memfokuskan diri pada dua komponen pokoknya, yaitu relasi antara masyarakat/struktur sosial dengan individu/agensi, dan relasi antara infrastruktur (ekonomi) dengan suprastruktur (politik, budaya, hukum, dst.). Pernyataan-pernyataan Marx tentang kedua hal itu mengandung ambiguitas, sehingga bisa ditafsirkan secara berbeda. Di sini, saya mengambil penafsiran yang’relasionistik’ bukan hanya karena itu merupakan penafsiran yang menurut saya akurat atas Marx, tetapi juga karena penafsiran itu lebih bisa menjelaskan berbagai hal daripada penafsiran yang kolektivis dan deterministik.

Seperti yang telah disebutkan di atas, materialisme historis adalah teori tentang hakikat dasar masyarakat. Karenanya, ia tidak bisa menjelaskan fenomena sosial tertentu secara langsung kecuali dalam bentuknya yang sangat umum, seperti fenomena X pada pokok terakhir dikondisikan oleh cara produksi Y, tanpa adanya penjelasan spesifik bagaimana cara produksi Y mengkondisikan fenomena X. Untuk bisa menghasilkan penjelasan yang spesifik terhadap fenomena tertentu, materialisme historis perlu diturunkan ke dalam riset yang melibatkan pengumpulan data empiris. Dalam suatu riset, materialisme historis bisa berguna sebagai ’panduan umum’ untuk pencarian data dan analisis.

Mungkin ada pendapat yang menyatakan bahwa riset sosial yang baik harus benar-benar grounded di kenyataan, membiarkan fakta berbicara tentang dirinya sendiri, dan teori malah bisa mendistorsi fakta. Menurut saya, pendapat itu utopis. Peneliti adalah manusia dan kalaupun ia melepaskan semua teori yang eksplisit dalam risetnya, ia tetap akan membawa berbagai asumsi yang terbentuk berdasarkan pengalaman dan latar belakang sosialnya untuk menafsirkan kenyataan. Jadi, apakah diakui secara eksplisit atau tidak, disadari atau tidak, peneliti pasti memulai riset dengan gagasan-gagasan tertentu dan tidak menghadapi kenyataan secara tabula rasa. Ini bukan berarti teori digunakan untuk memaksa kenyataan agar sesuai dengan teori. Penggunaan teori hanyalah sebagai ’panduan umum’ dan teori bisa dimodifikasi jika kenyataan memang berbicara lain.

Catatan:

[1] Roy Bhaskar, The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences, edisi kedua (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf), 1989, hlm. 27.

[2] Voluntarisme (Inggris: voluntarism) berasal dari kata Latin, voluntas, yang artinya "kehendak."

[3] Émile Durkheim, Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas, disunting oleh Taufik Abdullah dan A. C. Van der Leeden (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm. 29.

[4] Karl Marx, “Preface (to A Contribution to the Critique of Political Economy),” dalam Karl Marx, Early Writings, diterjemahkan oleh Rodney Livingstone dan Gregor Benton (London: Penguin Books, 1992), hlm. 425.

[5] Karl Marx, “Concerning Feuerbach,” dalam Karl Marx, Early Writings, hlm. 422.

[6] Karl Marx, “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte,” dalam Marx, Later Political Writings, diedit dan diterjemahkan oleh Terrell Carver (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hlm. 32.

[7] Karl Marx, “Preface,” op. cit., hlm. 425-426.

[8] Surat Engels kepada J. Bloch, 21 September 1890, diambil dari http://www.marxists.org/archive/marx/works/1890/letters/90_09_21a.htm.

No comments:

Post a Comment